Menurut Dewi Rizki, Direktur Program Kemitraan Strategis Tata Kelola Berkelanjutan, COP26 memang memiliki target ambisius untuk mencegah pemanasan global melebihi 1,5 derajat Celcius. Namun implementasinya, termasuk oleh Indonesia, perlu sejalan dengan target yang ditetapkan sesuai target NDC. “Agar komitmen menjaga suhu bumi benar-benar dapat dilaksanakan,” ujarnya dalam konferensi pers Komunitas Peduli Krisis Iklim yang diselenggarakan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan dan Kemitraan, Kamis (18/11).
Masalahnya, untuk mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. COP26 masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan komitmen Indonesia dan mengimplementasikannya dalam kebijakan pembangunan rendah emisi. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta menjadi kunci untuk mendukung keberhasilan pencapaian target tersebut.
Selain itu, COP26 menggarisbawahi pentingnya fungsi hutan dan lahan. Presiden Jokowi mengatakan dalam Acara Kepresidenan Hutan dan Tata Guna Lahan, langkah positif yang harus dilakukan untuk mewujudkan hutan sebagai solusi iklim global adalah dengan membangun pembiayaan alternatif dan mewujudkan pengelolaan hutan lestari. pro-lingkungan, pro pembangunanDan berorientasi pada orang. Upaya ini juga membutuhkan konsistensi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan.
Saat ini terdapat 9,6 juta hektare hutan alam yang masih belum terlindungi dengan kebijakan penghentian izin baru sehingga terancam. “Presiden harus tegas melindungi seluruh hutan alam dan lahan gambut Indonesia yang tersisa untuk membantu Indonesia mencapai tujuannya Penyerap karbon bersih FOLU 2030,ujar Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Lestari dalam forum yang sama.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus mempercepat dan memperkuat berbagai kebijakan dan inisiatif pembangunan rendah emisi yang telah dilaksanakan. Praktik program ekonomi rendah karbon di berbagai daerah menunjukkan bahwa keseimbangan lingkungan dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat terjaga. Kegiatan berbasis pelestarian lingkungan terbukti dapat memperoleh keuntungan ekonomi bagi pelakunya.
Inisiatif di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa kerja sama merupakan prasyarat bagi keberhasilan program yang dicanangkan. Masing-masing pihak atau pemangku kepentingan memiliki peran penting dan memiliki keunggulan masing-masing, yang jika digabungkan dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan emisi rendah karbon dan mencapai target. penyerap karbon bersih FOLU 2030 agar penyelamatan bumi dari krisis iklim dapat terwujud.
Berikut beberapa contoh kerjasama antar pemangku kepentingan yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian alam dan hutan.