Joko “Jokowi” Widodo adalah presiden Indonesia pertama yang membangun karir politik dari bawah ke atas. Berawal dari walikota Solo – salah satu pusat kebudayaan Jawa – kemudian merambah ibu kota hingga menjadi gubernur Jakarta.
Berbeda dengan elit politik lainnya, Joko merupakan tokoh politik yang tidak ada hubungannya dengan sejarah politik Indonesia. Ia juga tidak memiliki keluarga tokoh politik nasional.
Nama Jokowi kemudian disematkan sebagai lambang rakyat, wakil dari “rakyat kecil” sebagai antitesis dari alias “orang besar” elit penguasa. Namanya harapan rakyat jelata, mayoritas rakyat. Berbekal simbol tersebut, Joko mencalonkan diri menjadi presiden pada 2014 dan berhasil duduk di kursi tersebut hingga saat ini.
Joko Widodo telah memerintah selama tujuh tahun enam bulan sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Selama periode tersebut, rata-rata tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko sebesar 65,7%. Meski begitu, tak sedikit kritik yang ditujukan kepada pemerintahannya.
Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), kelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga wacana tiga periode menjadi salah satu kritik terhadap dirinya.
KATA KUNCI Pidato NEGARA
Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute mengatakan, semakin lama menjabat, Joko semakin lupa akan janjinya. Dalam bukunya Pria KontradiksiBen melihat mantan pengusaha furnitur ini justru menjelma menjadi bagian dari elit politik, bukan menjadi wakil dari “rakyat kecil”.
Katadata.co.id coba lihat perubahan Joko melalui pidato kebangsaan. Presiden rutin berpidato kenegaraan di depan Sidang Bersama DPR dan DPD, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus setiap tahun.
Kutipan Online legalPidato kenegaraan umumnya memuat hal-hal tentang apa yang telah dan akan dilakukan presiden. Pidato kenegaraan merayakan hari kemerdekaan telah dilakukan sejak tahun 1967.
Sejak menjabat, Jokowi sudah tujuh kali menyampaikan pidato kebangsaan. Analisis Katadata menunjukkan “ras” menjadi kata kunci yang paling banyak muncul, yaitu 193 kali dalam tujuh pidato. Setelah itu, kata “kerja” muncul sebanyak 129 kali, “ekonomi” sebanyak 124 kali, “manusia” sebanyak 104 kali, dan “pembangunan” sebanyak 93 kali.
Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai, selayaknya lima kata ini paling banyak muncul dalam pidato DPR Joko Widodo. Menurutnya, para elite politik pasti akan menggunakan lima kata tersebut untuk membicarakan Indonesia.
“Masalahnya, perwujudan retorika Jokowi dalam pidatonya belum menjadi kenyataan,” kata Hendri. Katadata.co.idSenin, 11 April 2022.
Selain itu, kata kunci seperti “pekerjaan”, “ekonomi”, dan “pembangunan” memang berkaitan dengan “nawacita” atau 9 visi pembangunan Jokowi di tahun 2014. Visi tersebut juga tidak jauh berbeda ketika ia terpilih kembali di tahun 2019.
Kata lain yang berhubungan dengan penglihatan juga sering diamati. “Advanced” muncul 72 kali, “product” 68 kali, “program” 51 kali, “infrastruktur” 40 kali, dan “industry” 35 kali. Seringnya kemunculan kata kunci ini juga menunjukkan bahwa Jokowi tetap mengutamakan pembangunan ekonomi sejak menjabat.
Komitmen Jokowi terhadap pembangunan ekonomi membuatnya disebut sebagai “kapitalis keras kepala” oleh Kishore Mahbubani, mantan diplomat Singapura dan dosen kebijakan publik di National University of Singapore.
Kishore mengakui kepiawaian Jokowi dalam mendorong kebijakan yang tidak populer seperti mengubah aturan ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja, dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).
FREKUENSI KATA “ORANG” TERUS MENURUN
Meski menjadi salah satu kata yang paling sering digunakan, frekuensi kata “rakyat” tidak lebih dari 10 kali dalam tiga pidato kenegaraan terakhir. “The People” hanya muncul delapan kali pada 2019, tiga kali pada 2020, dan lima kali pada 2021.
Mengutip kata Ben Bland, citra rakyat memang menjadi salah satu nilai jual Joko sebelum menjadi presiden pada 2014. Citra rakyat ini semakin meyakinkan dengan live action atau blusukan.
Tindakan politik Joko memperluas koalisi dalam pemerintahannya, memaksanya untuk berkompromi dengan elit politik dan konglomerat yang semula ditentangnya. Ini pula yang menyebabkan Joko gagal memenuhi janjinya untuk memberantas korupsi dan mengusut kejahatan HAM masa lalu.
Jaraknya dengan masyarakat terlihat dari aksi #ReformasiDikorupsi pada September 2019. Aksi ini dilatarbelakangi oleh pengukuhan revisi UU KPK dan penolakan DPR untuk menunda revisi RKUHP.
Meski mengaku tak sepenuhnya mendukung, Joko tak membatalkan uji UU KPK, karena menyebut akan menerbitkan Perppu.
Setahun kemudian, masyarakat juga turun ke jalan pada Oktober 2020. Mereka menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang digagas pemerintah. Masyarakat juga menilai pengesahan tersebut dilakukan secara terburu-buru dan tidak transparan. Pada 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) menangguhkan undang-undang tersebut karena resmi cacat.
Pada 2019, kata “orang” hanya muncul delapan kali. Ada 14 penyebutan kata “kerja” dan “SDM” yang lebih sedikit. Ini juga menunjukkan bahwa Joko ingin fokus pada pembangunan ekonomi di periode kedua.
Visi Joko untuk menyederhanakan regulasi demi investasi asing yang dihasilkan UU Cipta Kerja juga dibuktikan dengan penyebutan “regulasi” sebanyak 10 kali.
Selanjutnya, pandemi terjadi pada tahun 2020. Prioritas pemerintah yang lebih mengutamakan perekonomian saat itu terlihat dari kemunculan “pekerjaan” sebanyak 26 kali. Sebaliknya, “krisis” muncul 14 kali, dan “sehat” yang mencakup kesehatan muncul 13 kali. Kata “rakyat” hanya muncul tiga kali dalam pidato tahun 2020.
“Sehat” baru menjadi kata kunci dalam pidato kenegaraan tahun 2021, tahun kedua pandemi. Meski begitu, “ekonomi” masih disebutkan 20 kali dan “pekerjaan” 19 kali. Penyebutan kedua kata kunci ini jauh lebih banyak dari “orang” yang hanya disebutkan lima kali.
“KORUPSI” DAN “KPK”
Salah satu visi Joko sebelum menjadi presiden adalah memberantas korupsi. Dalam Nawacita, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan amanah.
Namun, visi antikorupsi ini semakin tergerus selama masa jabatannya. Komitmen pemerintah Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi terlihat dari skor indeks persepsi korupsi oleh Transparency International.
Jokowi awalnya berhasil meningkatkan skornya dari 36 pada 2015 menjadi 40 pada 2019. Meski angka ini masih menunjukkan Indonesia masih menghadapi masalah korupsi, pertumbuhan skor ini menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik.
Namun, perubahan ini tidak terus menerus. Skor persepsi korupsi Indonesia turun menjadi 37 pada tahun 2020, tepat satu tahun setelah Jokowi mengesahkan RUU KPK yang dianggap melemahkan lembaga pemberantasan korupsi. Pada tahun 2021, skor hanya dapat meningkat 1 poin menjadi 38.
Kecenderungan berkurangnya perhatian terhadap korupsi ini juga terlihat dari penyebutan kata kunci terkait dalam pidato kenegaraan Jokowi.
Dalam Pidato Kenegaraan pertamanya pada tahun 2015, Jokowi menyebut “korupsi” dua kali dan “KPK” tiga kali. Tahun itu, Jokowi menegaskan visi tersebut dalam kampanyenya dan KPK juga sedang dalam proses pemilihan ketua KPK yang baru.
Jokowi kemudian hanya menyebut “korupsi” dua kali dan sama sekali tidak menyebut “KPK” pada 2019, tahun dia terpilih kembali. Pada tahun itu UU KPK yang baru diberlakukan.
Dalam pidatonya di tahun 2021, kata “KPK” hanya disebut satu kali. KPK disebut-sebut bersama lembaga lain seperti Bank Indonesia, Dewan Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ombudsman Republik Indonesia.
“PAPUA” TIDAK HADIR DALAM TIGA UCAPAN TERAKHIR
Saat pertama kali menjabat, Joko memberikan perhatian khusus pada Papua. Dalam Pidato Kenegaraan pertamanya, Jokowi menyebut kata “Papua” sebanyak enam kali. Pengucapan ini paling banyak jika dibandingkan dengan ucapan negara-negara berikut.
“Pemerintah berkomitmen membangun Papua dan menjadikan Papua Tanah Damai. Kerusuhan seperti kasus Tolikara jangan sampai terjadi lagi di masa mendatang. Pemerintah memberikan akses kepada jurnalis asing untuk masuk dan meliput Papua,” kata Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan 2015.
Perhatian khusus terhadap Papua ini mulai terabaikan jika dilihat dari penyebutan kata “Papua” dalam pidato kebangsaan. “Papua” telah absen dari tiga pidato sejak 2019, tahun yang sama saat Jokowi terpilih kembali sebagai presiden.
Janji Jokowi untuk mewujudkan Papua damai belum juga terwujud. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 1.182 kasus kekerasan di Papua pada 2020-2021. Kasus terorisme ini dilakukan baik oleh TNI/Polri maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Selanjutnya, nasib yang sama menimpa janji pembukaan akses wartawan asing. Padahal, wartawan asing masih membutuhkan banyak izin untuk meliput Papua.
Adanya izin juga tidak menjamin perlindungan dapat berjalan lancar di kemudian hari. Mantan Kepala Biro BBC Indonesia Rebecca Henschke pernah diusir dari Papua karena mencuit di media sosial pribadinya.
Provinsi Papua dan Papua Barat juga masih masuk dalam lima wilayah dengan kebebasan pers terendah menurut Dewan Pers. Papua Barat memiliki skor 70,59 atau “agak bebas” dan Papua memiliki skor 68,87 atau “agak bebas”.