Wacana penundaan pemilu 2024 bergulir. Para elite politik, termasuk beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Berbagai alasan diberikan. Mulai dari penyebaran wabah Covid-19 yang masih berlangsung, pemulihan ekonomi, hingga anggaran pemilu yang dinilai terlalu besar.
Pendukung penundaan dan perpanjangan masa jabatan Joko Widodo mengklaim keinginan itu datang dari rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, perpanjangan masa jabatan Joko berasal dari petani sawit.
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan alasan penundaan itu berdasarkan permintaan 110 juta netizen. Menurutnya, usulan tersebut merupakan hasil analisis data besar pemerintah.
Bahkan ketika diminta untuk membuktikannya data besar Luhut menolak keraguan publik atas keabsahan data yang disampaikannya. “Ya, ada. Saatnya berbohong!” kata Luhut seperti dikutip dari tempo.coSenin (15/3/2022).
Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, termasuk meragukan klaim 110 juta netizen yang disebut-sebut sebagai Luhut. Berdasarkan analisisnya pada 1-12 Maret 2022, perbincangan netizen di media sosial dengan topik penundaan pemilu, tiga periode Jokowi, atau memperpanjang masa jabatan presiden, tidak mencapai jutaan.
Di dalam Twitter, aplikasi media sosial paling dominan untuk bincang-bincang politik, hanya ada 15.089 akun yang membahas isu tersebut. Sebanyak 32.248 mention saja (tersebut) topik ini di Twitter. Sementara itu di Facebook hanya 83 dan Instagram sebanyak 246 mention.
Menurut Fahmi, dari lebih dari 15 ribu rekening Twitter mayoritas atau 79,1% adalah akun aktif atau organik. Sementara itu, 10,02% akun menampilkan akun bot, alias akun yang dioperasikan oleh sistem atau robot.
Temuan Drone Emprit mirip dengan temuan lembaga riset Lab45 pimpinan Andi Widjajanto yang saat ini menjabat Gubernur Lemhanas. Jumlah akun Twitter hanya 10.852 akun yang terlibat dalam pembahasan penundaan pilkada atau wacana presiden tiga periode tersebut.
Fahmi menolak berkomentar lebih jauh mengenai keabsahan data yang diklaim Luhut karena tidak melihat metodologi dan data yang digunakan untuk melakukan analisis.
“Jika dibandingkan dengan data Drone Emprit dan Lab45, tidak mungkin 110 juta netizen membicarakan topik ini,” ujar Fahmi. katadata.co.id, Selasa 22 Maret 2022.
Jumlah pengguna Twitter di Indonesia mencapai 18,45 juta akun per Januari 2022, namun hanya sekitar 10.000 pengguna atau sekitar 0,054% yang aktif membicarakan perpanjangan masa jabatan.
Bahkan, lanjut Ismail, pengguna Twitter Indonesia paling cerewet soal politik. Tidak seperti pengguna media sosial lainnya seperti di Instagram Dan Facebook.
Jumlah pengguna Facebook di Indonesia ada 129,85 juta pengguna per Januari 2022. Jika diasumsikan ada 0,55% pengguna yang membahas masalah ini, maka hanya ada sekitar 70 ribu akun.
Jika nomor itumarkup 10 kali hanya menghasilkan sekitar 700k pengguna. Sedangkan jikamarkup 100 kali kemudian menghasilkan sekitar 7 juta pengguna. Kemudian, jika di-markup 1.000 kali baru mendapat jumlah 70 juta pengguna.
“Jadi tidak mungkin 110 juta bicara aktif (soal penundaan pilkada), kecualimarkup 1.000 kali lipat datanya,” kata Fahmi.
Rendahnya antusiasme warganet untuk membahas wacana penundaan pilkada atau perpanjangan masa jabatan presiden menunjukkan kurangnya minat terhadap isu ini. Apalagi, sebagian besar penduduk menghadapi lonjakan harga bahan pangan, seperti minyak goreng.
RAKYAT INGIN PEMILU TERJADWAL
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Meski sempat galau soal isu penundaan pemilu, hasil survei menunjukkan sebaliknya.
Tiga lembaga riset, yakni Lembaga Studi Indonesia (LSI), Indikator Politik, dan Litbang Kompas menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu 2024. Hasil survei LSI, misalnya, menunjukkan 64,1 % responden tidak setuju dengan wacana tersebut.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, kemungkinan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden di masyarakat sangat luas. Apalagi, penentangan penundaan pemilu disuarakan oleh berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, intelektual, organisasi masyarakat sipil, dan sebagainya.
“Jadi upaya menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden itu berhadapan dengan rakyat, pemegang kedaulatan di negara kita,” kata Djayadi. Katadata.co.id Selasa, 22 Maret 2022.
Berdasarkan data yang terkumpul katadata.co.id, Ada 10 dari 13 parpol yang menolak penundaan Pilkada 2024. Djayadi mengatakan, jika partai tidak mengubah posisinya, peluang penundaan pilkada kecil.
Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro mengatakan usulan penundaan pemilihan umum 2024 patut diragukan. Pasalnya, Indonesia memiliki pengalaman menggelar pilkada di ratusan daerah pada 2020 saat penyebaran Covid-19 sedang tinggi.
“Tidak ada kendala serius yang berarti,” kata Bawono katadata.co.id, Selasa 22 Maret 2022.
Pemilu, lanjut Bawono, sebenarnya dapat mendorong kegiatan ekonomi terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Misalnya pada bisnis percetakan billboard untuk atribut kampanye.
Bawono mengatakan, jika wacana penundaan Pemilu diikuti dengan proses politik di MPR berupa amandemen konstitusi, akan menjadi contoh buruk ke depan. Terutama untuk kelangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Menurut Bawono, Presiden Joko Widodo bisa berperan penting dengan memberikan pernyataan tegas dan jelas kepada publik bahwa dirinya tidak berminat menjabat hingga tiga periode. Pada saat yang sama, dia menolak penundaan pemilu 2024 dengan alasan apapun.