Dua dekade setelah krisis ekonomi tahun 1998, tingkat ketimpangan ekonomi di negeri ini semakin melebar. Kecenderungan peningkatan pendapatan kelas ekonomi atas semakin cepat dibandingkan dengan kelas bawah yang pertumbuhannya sangat lambat.
Data World Inequality Report 2022 menunjukkan rata-rata kekayaan yang dimiliki 50% terbawah hanya Rp 6,7 juta pada 2021. Sedangkan 10% teratas masyarakat Rp 457,9 juta dan 1% teratas Rp 2,25 miliar.
Secara proporsional, kelompok 50% terbawah hanya memiliki 4,48% dari total kekayaan rumah tangga negara pada tahun 2021. Proporsi ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2000 yang tercatat sebesar 4,79%.
Sementara itu, 10% kelompok masyarakat teratas menguasai 61,3% pada 2021, lebih tinggi dibandingkan dua dekade lalu sebesar 58,7%. Demikian pula, kelompok 1% teratas akan menguasai 30,2% dari total kekayaan rumah tangga negara pada tahun 2021, naik dari 25,8% sebelumnya.
Kekayaan rumah tangga meliputi total aset finansial (termasuk saham dan surat berharga lainnya) dan aset non finansial (perumahan) yang dimiliki oleh rumah tangga Indonesia. ((Infografis: Masalah Besar Ketimpangan Ekonomi di Indonesia)
“Sejak tahun 1999 tingkat kekayaan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun pertumbuhan ini membuat ketimpangan kekayaan hampir tidak berubah,” tulis World Inequality Report 2022.
Situasi ini sejalan dengan tingkat pendapatan yang menurun sejak krisis 1998. Pada 2021, tingkat pendapatan kelompok 50% terbawah rata-rata hanya Rp 17,1 juta. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat 10% teratas yaitu Rp 331,1 juta dan 10% teratas yaitu Rp 1,3 miliar per tahun.
Laporan tersebut menunjukkan rasio kesenjangan pendapatan di Indonesia antara 10% teratas dan 50% terbawah adalah sekitar 1 banding 19. Artinya, kelas ekonomi teratas memiliki rata-rata 19 kali pendapatan kelas ekonomi terbawah, naik dari dua dekade. lalu yang hanya 11 kali. .
Pertumbuhan eekonomi dan Mdia menyimpulkan Kketimpangan
Krisis moneter tahun 1998 menyebabkan ambruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak pada distribusi pendapatan. Krisis pada saat itu mengurangi ketimpangan di Indonesia karena berdampak signifikan pada ekonomi kelas atas yang pendapatannya juga turun.
Ketika krisis berakhir dan ekonomi pulih, ketimpangan meningkat pesat. Menurut Bank Dunia, 20% populasi terkaya menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih besar daripada masyarakat umum.
Hal Hill, peneliti dari Arndt Corden Department of Economics di Australian National University, Canberra mengungkapkan, setelah krisis 1998, konsumsi rumah tangga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan.
“Tapi tidak dengan ketimpangan. Ketimpangan justru meningkat karena ekonomi didominasi oleh kelompok berpendapatan tinggi,” tulis Hal Hill dalam artikel berjudul “Apa yang Terjadi dengan Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia Selama Setengah Abad?”
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rasio gini Indonesia pada September 2021 mencapai 0,38. Kisaran ukuran rasio gini adalah antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan yang diasumsikan.
Pada periode 1999-2021, tren rasio gini Indonesia terus meningkat. Setelah tahun 2012, trend rasio gini relatif stabil bahkan cenderung menurun, meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir tingkat ketimpangan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dekade sebelumnya.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menunjukkan lebih dari 50% tabungan di Indonesia dikuasai nasabah kaya. Mereka memiliki tabungan lebih dari Rp 5 miliar.
Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi tingkat ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, kesenjangan antara si kaya dan si miskin hingga saat ini belum menunjukkan perbaikan.
pemacu kamupertama Kketimpangan di Indonesia
Bank Dunia melaporkan bahwa setidaknya ada empat pendorong utama ketimpangan di Indonesia. Pertama, ketimpangan kesempatan. Nasib anak yang lahir dari keluarga miskin dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan mereka tumbuh dengan keterampilan yang kurang. Akibatnya mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak dari keluarga kaya.
Kedua, ketimpangan di pasar tenaga kerja. Upah semakin tinggi untuk beberapa pekerja terampil. Sementara itu, pekerja dengan sedikit kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka terjebak dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan upah rendah.
Ketiga, kepemilikan aset keuangan di Indonesia terkonsentrasi pada segelintir rumah tangga kaya yang mengakibatkan ketimpangan semakin tinggi.
Keempat, resistensi yang tidak proporsional terhadap guncangan. Jaminan kesehatan dan pekerjaan, seperti pensiun dan tabungan, hanya dimiliki oleh golongan tertentu, seperti PNS dan mereka yang bekerja tetap, serta orang kaya.
Jika terjadi guncangan, misalnya terkait kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam, tentu akan lebih berdampak pada rumah tangga miskin dan rentan.
Bank Dunia juga merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Misalnya, peningkatan pelayanan publik di daerah.
Menurut Bank Dunia, kunci agar generasi berikutnya mendapatkan awal yang lebih baik adalah meningkatkan pelayanan publik di daerah. Terutama meningkatkan kesempatan setiap orang untuk mengakses kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana.
Kemudian menciptakan lapangan kerja yang memiliki kualitas yang baik dan kesempatan untuk melatih keterampilan bagi tenaga kerja. Diharapkan masyarakat miskin dan miskin juga dapat menikmati pekerjaan ini.
Selanjutnya, rancang sistem perpajakan yang lebih adil dengan memperbaiki beberapa aturan pajak untuk menghindari konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.