Pemerintahan Presiden Joko Widodo giat membangun infrastruktur konektivitas digital di seluruh pelosok nusantara termasuk Provinsi Papua.
Jokowi meyakini transformasi dan pemerataan digital di seluruh wilayah Indonesia dapat mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
“Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital. Saya telah menetapkan target dua tahun. Dibutuhkan kerja besar berupa pembangunan infrastruktur digital,” kata Presiden Joko Widodo dalam acara Kompas100 CEO Forum 2021, 18/11/2021 di Istana Negara, Jakarta.
Kebijakan pemerintah ini didasari fakta bahwa tidak semua desa terkoneksi dengan internet. Data menunjukkan bahwa dari total 83.218 desa di seluruh Indonesia, 84,9% desa telah terhubung dengan internet. Sedangkan sisanya 15,1% atau 12.548 desa masih belum memiliki akses internet.
Mayoritas desa yang masih belum terkoneksi internet berada di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) yaitu sebesar 73%. Hanya 27% desa yang berada di wilayah non-3T.
Untuk meminimalisir kesenjangan digital, khususnya di kawasan 3T, salah satu strategi pemerintah adalah mempercepat pembangunan Base Transmitter Station (BTS) 4G. Pemerintah melalui Cominfo menunjuk Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Fase 1 periode tahun 2021 akan membangun BTS di 4.200 lokasi di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang akan dibagi menjadi dua fase yakni fase 1A di 2.271 lokasi dan 1B di 1.783 lokasi. Operator seluler akan membangun BTS 4G di area komersial (bukan 3T).
Sebagai salah satu target pemerataan infrastruktur digital yang sama, Provinsi Papua tertinggal jauh dibandingkan daerah lain di Indonesia. Berdasarkan beberapa indikator ekonomi, sosial dan kependudukan serta infrastruktur digital, daerah ini masih sedikit tertinggal dibandingkan daerah lain terutama di Jawa, Sulawesi atau Kalimantan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua misalnya, hanya tercatat 61,4%, masih lebih rendah dari skor rata-rata nasional sebesar 72,9% pada tahun 2022. Angka kemiskinan di Papua masih tinggi yaitu 26,8%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 9,8%. pada tahun 2022.
Dari sisi indikator infrastruktur digital, Provinsi Papua juga tertinggal dari beberapa provinsi lainnya. Hal ini terlihat dari rendahnya indeks infrastruktur dan ekosistem digital periode 2022 yang hanya sebesar 28,6%, jauh di bawah rata-rata indeks nasional sebesar 41,5%.
Minimnya infrastruktur digital di Papua membuat proporsi masyarakat yang mengakses internet hanya 26,3% dari total populasi. Bandingkan dengan Jakarta yang 85% penduduknya memiliki akses internet.
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ketimpangan ekonomi, sosial dan teknologi turut menyebabkan ketidakpuasan sekelompok penduduk di Provinsi Papua. Sekelompok warga yang dikenal dengan Kelompok Kriminal Bersenjata memberontak dan menyerang aparat TNI dan Polri, serta objek-objek penting pemerintah dan warga sipil. Yang terbaru, pada 7 Februari 2023, KKB membakar pesawat Susi Air dan menyandera pilotnya.
Menurut Ketua Asosiasi Telekomunikasi (Mastel), Sarwoto Atmosutarno, pembangunan infrastruktur digital merupakan proyek prioritas yang harus dilanjutkan karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Apalagi bagi masyarakat di wilayah 3T yang mengalami keterbatasan atau ketimpangan jaringan internet dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.
Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, setidaknya ada 12 manfaat dari pengembangan infrastruktur digital. Beberapa di antaranya mendorong ekonomi digital, memulihkan dan memperluas ekonomi nasional, pemerataan pendidikan, menciptakan lapangan kerja baru, mempersatukan negara, dan meningkatkan kualitas hidup, termasuk kesehatan.
Klaim Kominfo sejalan dengan hasil penelitian Unesco pada 2007 yang menemukan fakta bahwa peningkatan inklusi dan akses digital (teknologi informasi dan komunikasi) berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia—juga India, Nepal, dan Sri Lanka.