Upaya untuk mengurangi emisi dan mencapai bak jaring karbon sektor kehutanan pada tahun 2030 salah satunya dilakukan melalui pembangunan rendah karbon. Sementara itu, pembangunan rendah karbon telah dilakukan di Indonesia, salah satunya melalui penerapan transfer fiskal berbasis ekologi yang melibatkan pengalokasian anggaran dengan memperhatikan aspek lingkungan dan mendorong ekonomi hijau.
Transfer fiskal berbasis ekologi dibagi menjadi tiga skema, yaitu Transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (TANE) Berbasis Ekologi, Transfer Anggaran Daerah (TAPE) Berbasis Ekologi, dan Transfer Anggaran Kabupaten (TAKE) Berbasis Ekologi. Dalam perkembangannya, TAPE dan TAKE sudah berjalan dengan baik, sedangkan TANE belum diimplementasikan.
Skema yang diusung oleh The Asia Foundation (TAF), Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini merupakan bagian dari gerakan masyarakat sipil untuk mendorong pembiayaan lingkungan.
TANE dirancang sebagai bagian dari Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) melalui skema Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) dengan memasukkan kriteria dan indikator ekologis. Sementara TAPE dirancang sebagai bagian dari transfer bantuan keuangan provinsi. Sedangkan TAKE merupakan bagian dari bantuan keuangan daerah wajib yaitu Pertunkan Dana Kampung (ADD).
Kabupaten Jayapura, Papua, menjadi salah satu daerah pertama dan menjadi kabupaten percontohan implementasi TAKE. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Jayapura No. 11/2019 tentang Alokasi Dana Desa atau Dana Desa (ADK/ADD).