Posisi kelas menengah di Indonesia memang ambivalen. Di satu sisi, diakui sebagai penggerak perekonomian negara. Sebaliknya, mereka sering diejek karena dianggap sebagai beban. Setiap kali pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau listrik, kelompok ini kerap disalahkan.
Dari total dana subsidi BBM solar sebesar Rp 143,4 triliun pada tahun 2022, hanya 11% atau Rp 15,8 triliun yang akan dinikmati oleh rumah tangga. Sisanya digunakan oleh dunia bisnis. Namun, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, 95% dari Rp 15,8 triliun dinikmati rumah tangga kaya. Subsidi Solar hanya 5% yang diterima oleh kelompok miskin dan rentan, seperti petani dan nelayan.
Begitu juga dengan alokasi kompensasi BBM Pertalite untuk rumah tangga sebesar Rp 80,4 triliun yang 80% dinikmati oleh orang kaya. Selebihnya hanya dinikmati oleh keluarga lemah dan miskin.
Perhitungan serupa disampaikan oleh Bank Dunia dalam “Prospek Ekonomi Indonesia” edisi Juni 2022. Kelompok ekonomi menengah dan kaya menggunakan antara 42% dan 73% solar bersubsidi, dan 29% LPG bersubsidi.
Sebuah studi Bank Dunia berjudul “Aspiring Indonesia—Expanding the Middle Class” yang dirilis pada Januari 2020 menyebutkan bahwa kelas menengah Indonesia merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Konsumsi kelompok ini meningkat sebesar 12% setiap tahunnya sejak tahun 2002. Hampir separuh atau 47% dari seluruh konsumsi rumah tangga Indonesia berasal dari kelompok ini.
Dalam konsep Bank Dunia, mereka adalah orang-orang yang memiliki pendapatan yang cukup untuk menikmati ketahanan ekonomi. Situasi ini juga memastikan bahwa mereka aman dari jatuh miskin atau rentan. Berdasarkan data tahun 2016, ini berarti rumah tangga dengan konsumsi antara Rp 1,2 juta hingga Rp 6 juta per kapita per bulan.
Jika dilihat dari jumlah penduduknya, jumlahnya mencapai 52 juta jiwa atau 20% dari total penduduk. Mereka memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terampil. Sekitar 56% pengeluaran digunakan untuk pendidikan dan kesehatan, serta memiliki aset yang cukup untuk berwirausaha.
Meskipun cenderung aman secara ekonomi, sebagian dari mereka masih menghadapi berbagai jenis kemiskinan non-finansial, terutama perumahan yang tidak memadai. Mereka juga masih menghadapi kemungkinan putus sekolah. Pasalnya, setengah dari rumah tangga kelas menengah ke bawah tidak memiliki akses air minum, akses sanitasi, atau perumahan yang layak.
Rumah yang tidak layak adalah deprivasi yang paling umum di antara rumah tangga kelas menengah ke bawah dan ke atas (lihat bagan). Tempat tinggal seperti itu dicirikan oleh atap yang bukan beton atau genteng, lantai tanah, dan dinding selain beton atau bata.
Guncangan ekonomi dan kesehatan akibat Covid-19 dapat memperburuk situasi ini. Pandemi ini menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan jam kerja, terutama di sektor formal dan perkotaan. Keduanya adalah bagian dari karakteristik populasi kelas menengah.
Tingkat pengangguran Indonesia turun secara tahunan menjadi 5,83% pada Februari 2022, tetapi masih 1,32 poin lebih tinggi dari yang terlihat sebelum pandemi. Porsi tenaga kerja formal juga masih tercatat sebesar 40,03%, lebih rendah 3,33 poin dibandingkan sebelum pandemi.
(Baca: Resesi Berakhir, Kapan Musim Pengangguran Berakhir?)
Berbagai guncangan ekonomi, kesehatan, sosial, politik, serta bencana alam, menurut Bank Dunia, dapat menekan kelas menengah ke bawah. Kehilangan pekerjaan atau meninggalnya pencari nafkah yang masing-masing sangat besar di masa pandemi, bisa mengurangi pendapatan secara drastis.
Antara tahun 2000 dan 2014, misalnya, diperkirakan 40% kelas menengah masuk ke dalam kelompok aspirasi kelas menengah (lihat grafik). Lebih buruk lagi, 10% dari mereka jatuh ke dalam kemiskinan atau kerentanan. Sementara itu, hanya setengah dari mereka yang tetap berada di kelas menengah.
Orang yang terkena syok cenderung mengandalkan bantuan keluarga atau teman. Namun, Bank Dunia menilai bahwa bantuan ini biasanya tidak mencukupi atau bantuan biasanya tidak tersedia jika guncangan berdampak pada seluruh masyarakat.
Jika pinjaman informal tidak mencukupi, mereka biasanya akan menjual aset produktif atau menarik anak mereka dari sekolah. Ini adalah langkah-langkah yang benar-benar akan mengurangi pendapatan mereka di masa depan.