Pemerintah sedang menyiapkan strategi baru untuk mengurangi beban subsidi. Hal itu dilakukan dengan mengalihkan penggunaan gas LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik induksi untuk rumah tangga. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengklaim konversi dapat menghemat pengeluaran rumah tangga dan juga pengeluaran negara.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, program tersebut akan dimulai tahun depan. Kemudian akan ada 5,3 juta rumah tangga penerima. Konversi tersebut direncanakan akan terus berlanjut hingga mencapai 15,3 juta pelanggan pada tahun 2025.
“Program 15,3 juta nasabah ini menghemat subsidi Rp 17,13 triliun per tahun,” kata Darmawan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu, 14 September 2022.
Perhitungan PLN menunjukkan penggunaan kompor listrik induksi dapat menghemat biaya memasak sebesar Rp 720 per kg. Angka tersebut didapat dari selisih biaya memasak dan elpiji per kilogram, setara dengan biaya memasak dengan listrik. Sementara penghematan subsidi berkat konversi ini bisa mencapai Rp 8.186 per kg.
Saat ini pemerintah mensubsidi elpiji sebesar Rp 15.448 per kilogram. Jika program konversi berhasil, pemerintah hanya menanggung subsidi Rp 11.792 per kilogram.
Alokasi dana yang disediakan untuk program konversi ini sekitar Rp 9 triliun per tahun sejak 2023 hingga 2025. Kebutuhan sebesar Rp 9 triliun digunakan untuk pengadaan kompor dan alat masak listrik serta pemasangannya bagi sasaran penerima manfaat.
(Baca: Total Penghasilan Menentukan Pengeluaran Kebutuhan Pokok)
Bila penyediaan kompor dan alat masak listrik kepada 15,3 juta pelanggan selesai pada 2025, penghematan subsidi LPG bisa mencapai Rp 17,13 triliun per tahun.
Tidak hanya menghemat biaya subsidi, program konversi ini juga dapat menghemat biaya impor LPG. Dengan asumsi konversi mencapai 15,3 juta pelanggan, penghematan biaya impor bisa mencapai Rp 10,21 triliun per tahun.
Penghematan biaya impor ini bisa lebih besar jika penggunaan kompor listrik diperluas ke seluruh 69,4 juta pelanggan. PLN memperkirakan penghematan biaya impor bisa mencapai Rp 44,1 triliun pada 2028 dan seterusnya.
Ketua Panitia Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan pemangkasan itu perlu dilakukan karena harga elpiji berfluktuasi mengikuti harga pasar. Pada 2022, subsidi elpiji 3 kg diperkirakan mencapai Rp 134,7 triliun.
“Kalau melihat subsidi elpiji sudah berlebihan, hampir tidak masuk akal. Tapi tidak mungkin menaikkan harga elpiji 3 kg. Jadi yang lebih mungkin dari sisi kebijakan,” ujar Said dalam rapat Panitia Kerja RAPBN 2023, Senin 12 September 2022.
Selain untuk menghemat APBN, konversi kompor listrik juga diharapkan dapat mengatasi masalah kelebihan pasokan listrik PLN yang diperkirakan terus membengkak. Padahal pertumbuhan kebutuhan listrik hanya mencapai 5-6% per tahun.
Kelebihan pasokan listrik membebani keuangan negara karena kontrak PLN dengan pembangkit listrik swasta, yang merupakan sistem take or pay. Artinya, PLN tetap membayar pembangkit listrik sesuai kontrak meskipun listrik tidak digunakan secara penuh.