Ketersediaan dan transparansi data mendukung kebijakan berbasis bukti untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam proses penyusunan Index of Sustainable Regional Competitiveness (IDSDB) 2022, Konsorsium IDSDB menghadapi beberapa tantangan ketersediaan data.
Permasalahan pengembangan data di daerah antara lain keterbatasan anggaran, dukungan digital yang rendah, kurangnya kemauan politik daerah untuk membuka dan melengkapi data, serta pemahaman yang kurang terhadap metodologi dan konteks penelitian ASN daerah.
Menghadapi hal tersebut, ada tiga aspek kerjasama yang perlu dilakukan. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan prinsip kepercayaan dan keamanan. Ini termasuk keterbukaan data, peningkatan kapasitas, dan alternatif pembiayaan.
Namun dalam prosesnya, Pemprov masih menghadapi beberapa tantangan seperti perbedaan standar data dan periode konversi, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta data yang masih tersebar di berbagai pihak. Untuk mengatasinya, Asosiasi Pemerintah Daerah Indonesia (APKASI) menyarankan untuk mendorong literasi data dan analisis data kelompok sebagai strategi yang perlu diterapkan.