liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
KOMIK STRIP: Siapa yang Diwakili DPR, Rakyat atau Elite Partai?

KOMIK STRIP: Siapa yang Diwakili DPR, Rakyat atau Elite Partai?

0 minutes, 53 seconds Read

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Menko Polhukam Mahfud MD meminta DPR segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Valuta Asing. Permintaan itu agar pemberantasan korupsi berjalan maksimal.

“Korupsi sulit diberantas, tolong melalui Pak Bambang Pacul (Ketua Komisi III) dukung UU Perampasan Aset,” kata Mahfud, Rabu, 29 Maret 2023.

Bambang Pacul dipanggil Mahfud adalah nama panggilan untuk politisi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto. Permintaan itu pun ditanggapi Bambang.

Ia menjawab penyelesaian RUU ini tidak semudah yang dibayangkan. Salah satu alasannya adalah kepentingan partai yang harus diperhatikan.

“Jangan di lobby sini pak, ini menurut pimpinan masing-masing. Di sini boleh ngomong kasar, Pak Bambang Pacul dipanggil Ibu, ‘Pacul berhenti’! Ya, siap, lakukanlah,” kata Bambang.

Menurutnya, UU Perampasan Aset bisa disahkan setelah wakil terpilih berbicara dengan ketua partai masing-masing. “Bambang Pacul siap jika disuruh tuannya,” ujarnya.

Peneliti Pusat Penelitian Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia Ari Wibowo mengatakan pernyataan Bambang Pacul tidak mencerminkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, DPR terkesan hanya mengakomodir kepentingan elite partai.

“Ini menegaskan bahwa selama ini pembahasan undang-undang di DPR didominasi kepentingan elit politik,” kata Ari dalam jumpa pers, Senin, 3 April 2023.

Similar Posts