“Kekuasaan di republik ini bergantung pada ketua partai.” Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul pada 11 April 2023. Sebab, menurut Bambang, pimpinan partai berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden. pemilihan.
Kekuasaan pimpinan partai tidak hanya tampak dalam kontestasi politik lima tahunan, tetapi juga terasa dalam penyusunan undang-undang pada masa pemerintahan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bambang Pacul sebelumnya.
Dalam rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, pada 29 Maret 2023, Bambang mengatakan belum bisa mengesahkan RUU Perampasan Aset kecuali ketua partai menyetujuinya.
“Dia (anggota DPR) patuh setiap bos. Di sini boleh bicara kasar, tapi kalau Bambang cangkul dipanggil ibu, ‘Pacul stop!’ Ya, siap, lakukanlah,” kata Bambang.
Peneliti Pusat Penelitian Kejahatan Ekonomi (UII) Universitas Islam Indonesia (UII), Ari Wibowo, berpendapat pernyataan Bambang Pacul tidak mencerminkan kepentingan rakyat, dalam konferensi pers pada 3 April 2023. Bahkan, ia membenarkan pembahasan tersebut. RUU di DPR didominasi oleh kepentingan elit politik.
Lantas, bagaimana sebenarnya kinerja DPR dalam menegakkan hukum di Indonesia?
Berdasarkan catatan katadata.co.id, sebanyak 34 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) telah disahkan menjadi UU periode 2015-2019. Tahun 2016 dan 2019 adalah yang paling produktif, karena setiap DPR mengesahkan 10 RUU dalam dua tahun tersebut.
Sebanyak 20 RUU dalam Prolegnas juga dikukuhkan menjadi UU dari tahun 2020 hingga April 2023. DPR menyetujui produk hukum terbanyak di tahun 2022, yakni sembilan RUU.
Selanjutnya, kami mengkategorikan undang-undang berdasarkan kelompok yang membutuhkannya atau diuntungkan dengan adanya aturan tersebut. Kami mempertimbangkan konten dan kontroversi seputar pencantumannya dalam kategorisasi ini.
Misalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kita masukkan ke dalam kategori elit politik. Sebab, undang-undang ini lebih menguntungkan mereka daripada masyarakat.
Data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) tahun 2008-2020 menunjukkan bahwa 38% jurnalis yang menggunakan undang-undang ini berasal dari pejabat publik, tertinggi di antara kelompok lainnya. Sementara, “aktivis, jurnalis, akademisi adalah mereka yang lebih sering diberitakan.”
Kemudian, kami mengklasifikasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dalam kategori negara atau pemerintah. Peraturan ini memang menguntungkan masyarakat, namun tanggung jawab pemerintah dalam hal ini lebih besar.
Pasalnya, beberapa kasus pembocoran dan jual beli data pribadi orang bermula dari aplikasi atau sistem milik pemerintah. Untuk itu, UU PDP lebih dibutuhkan pemerintah untuk mengingatkan kewajiban melindungi dan tidak menyalahgunakan data pribadi masyarakat.
Berdasarkan kategorisasi tersebut, undang-undang untuk kepentingan umum menjadi yang paling dominan pada periode 2015-2019 yaitu sebanyak 13 undang-undang. Namun, jumlah itu turun drastis menjadi hanya tiga undang-undang pada periode berikutnya.
Jumlah undang-undang yang mengakomodir kepentingan elite politik juga tercatat semakin berkurang. Dari tujuh undang-undang pada 2015-2019 menjadi tiga undang-undang pada periode saat ini.
Sedangkan untuk kepentingan negara atau pemerintah dalam dua periode, angkanya relatif tidak berubah, dalam UU 12-13. Kemudian, sebanyak dua undang-undang untuk kepentingan lembaga tertentu pada 2015-2019 dan satu undang-undang untuk kepentingan pengusaha pada 2020-2024.
Setelah jumlah dan kategori kelompok yang membutuhkan, kami menghitung durasi berlakunya masing-masing undang-undang. Durasi dihitung dari pembahasan bersama RUU antara pemerintah dan DPR hingga disahkan sebagai undang-undang di rapat paripurna parlemen.
Kami mengecualikan akhir pekan, hari libur nasional, dan hari libur nasional dari perhitungan ini, tetapi tidak mengecualikan masa reses DPR.
Kinerja DPR sebagai “wakil rakyat” semakin terpuruk. Jumlah RUU Prolegnas untuk kepentingan masyarakat yang telah disahkan menjadi undang-undang pada periode 2020-2024 mengalami penurunan dibandingkan periode 2015-2019.
Masa kerja parlemen pada periode ini belum berakhir, masih tersisa kurang lebih 1,5 tahun. Namun, tampaknya sulit untuk menyamai angka pada periode sebelumnya. Pasalnya, dengan sisa waktu yang sama pada periode 2015-2019, DPR telah mengesahkan tujuh dari total 13 RUU.
Juga, jangka waktu rata-rata untuk membuat undang-undang untuk kepentingan masyarakat adalah 275 hari per undang-undang. Bahkan, pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) membutuhkan waktu hingga 1.117 hari, paling lama di antara undang-undang lainnya.
Menurut situs DPR, rapat kerja pemerintah dan DPR untuk membahas undang-undang itu pertama kali digelar pada 11 September 2017. Pembahasan kemudian berlangsung sengit dan mendapat penolakan dari beberapa pihak.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya menilai RUU TPKS tidak memuat larangan zina dan seks bebas. RUU ini juga dianggap mengandung nilai-nilai liberal dan barat. Karena itu, pembahasan aturan ini belum selesai dan akan dilanjutkan pada periode berikutnya.
Di awal periode 2020-2024, RUU TPKS kerap keluar masuk Prolegnas Prioritas DPR. Pembahasan baru dimulai kembali pada akhir 2021 hingga akhirnya dipastikan pada 12 April 2022.
Namun, beberapa undang-undang dalam kategori ini ditetapkan untuk jangka waktu kurang dari 100 hari. Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga paling cepat, yakni tiga hari.
Pemerintah dan DPR hanya merevisi batas usia perkawinan minimal 19 tahun, bagi perempuan dan laki-laki.
Penetapan undang-undang untuk kepentingan negara atau pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua golongan. Pertamayang berkaitan dengan urusan negara dan aparatur pemerintahan, yang pada umumnya memiliki jangka waktu penetapan yang relatif cepat.
Misalnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru diundangkan dalam waktu empat hari. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota juga hanya membutuhkan waktu 28 hari untuk diundangkan.
Kedua, terkait dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Proses legislasi pada kelompok ini cenderung memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan kelompok pertama. Lalu, terkadang masih menimbulkan kontroversi setelah dikonfirmasi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah salah satunya. Pemerintah dan DPR membutuhkan waktu hingga 1.420 hari untuk menetapkannya. Periode ini cukup umum, karena KUHP memuat lebih dari 500 pasal.
Namun, alih-alih melindungi, beberapa pasal dalam Perda tersebut justru berpotensi menjadi “senjata tuan” bagi masyarakat. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan pasal-pasal tersebut masih memiliki multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan tindak pidana.
“Apalagi jika undang-undang tersebut ditafsirkan untuk kepentingan pejabat atau penguasa yang menduduki kursi pimpinan,” kata Isnur. katadata.co.id Desember 2022 lalu.
Diantaranya ada yang mempermasalahkan penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara, unjuk rasa harus dibolehkan, dan termasuk wilayah pribadi dan moral dalam UU KUHP.
Tak hanya itu, undang-undang ini juga mengurangi hukuman bagi pelaku korupsi. Aturan sebelumnya menetapkan hukuman penjara minimal empat tahun, sekarang menjadi dua tahun. Besaran denda menjadi lebih kecil, dari minimal Rp 200 juta menjadi hanya Rp 10 juta.
Jumlah undang-undang untuk melindungi kepentingan elit politik sebenarnya sama atau lebih sedikit dari undang-undang untuk kepentingan masyarakat dan negara atau pemerintah dalam dua periode tersebut. Namun, periode yang ditetapkan lebih cepat.
Rata-rata waktu pembuatan undang-undang untuk kepentingan elit politik hanya sekitar 52 hari per undang-undang. Sedangkan rata-rata untuk dua kelompok sebelumnya adalah 5-6 kali durasi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, diundangkan dalam waktu singkat. Di bawah aturan baru, KPK menjadi bagian dari cabang eksekutif dan bertanggung jawab kepada presiden.
Labib Muttaqin dan Muhammad Edy Susanto (2018) dalam artikel “Meneliti Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya” dalam jurnal tersebut. Integritas menilai, peninjauan tersebut semakin mempengaruhi kewenangan KPK untuk mengusut kasus korupsi di Indonesia termasuk di kalangan elit politik.
Selain itu, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (hukum serba guna) yang mencakup lebih dari 100 artikel dibuat hanya dalam 116 hari. Sebab, hukum saling berhubungan dan dapat mendukung kepentingan bisnis elit politik.
Peraturan yang mengatur tentang lembaga tertinggi negara dan daerah (UU MD3) juga mengalami dua kali perubahan dalam kurun waktu 2015-2019. Begitu pula aturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (UU Pilkada).
Kinerja DPR dalam pengesahan undang-undang untuk kategori ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bisa bekerja cepat, jika menyangkut kebutuhan dan kepentingan sendiri. Namun, kualitas pekerjaannya masih dipertanyakan.
Pernyataan Bambang Pacul itu seolah menjawab dan sependapat dengan dugaan masyarakat. “Perwakilan rakyat” dan pemerintah semakin menempatkan kepentingan masyarakat di urutan kedua. Hukum yang bisa menjamin hajat hidup orang banyak bukanlah prioritas.
Meski disukai, isi undang-undang tersebut seringkali tidak berpihak pada masyarakat, hanya menguntungkan kelompok dan ketuanya sendiri.