Politisi Indonesia kerap menggunakan isu antilesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) sebagai senjata untuk meraih popularitas politik. Apalagi menjelang tahun politik. Hingga saat ini, ada total 48 peraturan anti-LGBT di Indonesia.
Sekedar menyegarkan ingatan, usai perayaan Tahun Baru 2023, Wali Kota Medan Bobby Nasution melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut Medan sebagai kota anti LGBT.
“Medan itu multiras dengan beda agama, itu juga faktor keunikan gaya bahasa anak Medan, tapi tidak ada etnis atau agama yang membolehkan pasangan sesama jenis,” kata Bobby melalui akun Twitternya, Senin, 2 Januari. 2023.
Meski Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengolok-olok Bobby, cuitannya berhasil mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia yang paranoid terhadap kaum LGBT.
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Kontroversi Publik Tentang LGBT di Indonesia” (2017) memang menyebutkan meningkatnya suara masyarakat yang melihat kelompok LGBT sebagai ancaman.
Angka tersebut meningkat dari 85,4% pada September 2017 menjadi 87,6% pada Desember 2017. Di kategori lain, 41,1% responden menilai kelompok LGBT tidak berhak hidup di Indonesia.
Bobby mungkin belajar dari ayah mertuanya, Joko Widodo. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden pilihan ayah mertuanya, adalah sosok yang mendukung fatwa anti-LGBT Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada pemilihan presiden 2019 mereka berhasil menang.
Alih-alih mengoreksi persepsi masyarakat yang menyimpang tentang kelompok LGBT, mereka justru memanfaatkan stigma tersebut, meningkatkan diskriminasi terhadap kelompok LGBT untuk mendapatkan suara politik.
Perkataan Bobby tersebut seperti memicu stigma dari pejabat publik lainnya untuk mendorong terbentuknya Rancangan Perda anti LGBT.
Di Makassar, perda anti-LGBT menjadi prioritas untuk dibahas dalam program legislasi kabupaten. Di Jawa Barat, DPRD Garut menerima usulan pembentukan draf anti-LGBT oleh sebuah ormas.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki surat edaran tentang pencegahan LGBT. Kemudian Bogor mengeluarkan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual. Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat juga memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang LGBT.
Raperda jelas akan menambah daftar panjang peraturan diskriminatif terhadap LGBT yang kini mencapai 48 peraturan di seluruh Indonesia.
Sebanyak 1.840 orang LGBT menjadi korban persekusi dari tahun 2006 hingga 2018. Jumlah tersebut mungkin lebih tinggi karena pejabat publik kini gencar menunjukkan sentimen negatif terhadap kelompok marjinal ini.
Penemuan media massa oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), dan Arus Pelangi, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang membela hak-hak kelompok LGBT. Ketiga organisasi tersebut menemukan bahwa berita tentang LGBT jarang sekali berasal dari kelompok ini.
Sebagian besar media mengutip pernyataan kelompok anti-LGBT yang tentunya bernada diskriminatif. Misalnya, ada 35 anggota ormas, 31 anggota DPRD, 25 kali walikota, bupati dan wakil bupati, serta 16 kali kepala dinas dan kepala dinas.
Laporan tersebut juga banyak menggunakan diksi yang mengandung stigma, yakni perilaku menyimpang LGBT sebanyak 29 kali, LGBT yang dilarang agama sebanyak 28 kali, dan LGBT melanggar norma moral atau budaya sebanyak 13 kali.
Bahkan, diksi diskriminatif memperkuat stigma dan melanggengkan diskriminasi terhadap minoritas LGBT.
“Media memperkuat dan mempromosikan kebijakan diskriminatif melalui pernyataan politisi dan pejabat,” kata Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas.
Pemantauan media massa bertajuk “Pemberitaan Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Jelang Pemilu 2024” dilakukan sepanjang Januari dan Februari 2023.
“Pemantauan ini menunjukkan keinginan yang meluas untuk mempolitisasi identitas jelang Pemilu 2024. Partai politik mendorong para politisi untuk berebut dukungan dengan menggunakan isu yang paling sederhana, yaitu LGBT.”
Ketiga organisasi jurnalistik dan organisasi nirlaba ini mengumpulkan data secara kuantitatif dengan mengkaji pemberitaan media online menggunakan kata kunci LGBT satu per satu.
Ketiganya meninjau 113 laporan media lokal dan nasional.
Hasilnya, 100 berita tidak berperspektif gender, lima berita netral, dan delapan berperspektif gender.
Media online skala lokal dan nasional sebagian besar memuat pernyataan politisi dan pejabat pemerintah yang menyerukan anti-LGBT yang berpotensi memperkuat permusuhan, kebencian, diskriminasi, dan persekusi terhadap kelompok ini.