Isu toleransi masih menjadi batu sandungan dalam hubungan sosial di Indonesia. Belum lama ini, Setara Institute merilis laporan Indeks Toleransi Kota (IKT) 2022. Akibatnya, rata-rata tingkat toleransi penduduk di kota-kota Indonesia cenderung stagnan.
Indeks dalam laporan diukur pada skala 1-7. Dari 94 kota, rata-rata IKT 2022 sebesar 5,03 poin, turun 0,21 poin dari tahun 2021. Jika melihat rata-rata indeks sejak laporan ini pertama kali dirilis pada 2015, IKT Tanah Air cenderung tidak berubah, yakni berkisar 4-5 poin. .
Situasi ini menunjukkan bahwa ada sejumlah kota di Indonesia yang masih terjebak dalam kondisi intoleransi.
Institut Setara menemukan bahwa terdapat 175 peristiwa dan 333 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 171 peristiwa dengan 318 tindakan.
Tidak hanya Equal Institute, beberapa penelitian juga menunjukkan tingkat toleransi di Indonesia, seperti diam saja. The Legatum Prosperity Index 2023 yang dirilis oleh Legatum Institute, sebuah lembaga yang berbasis di London, Inggris, menempatkan Indonesia pada peringkat 95 dari 167 negara dalam kategori kebebasan pribadi (kebebasan pribadi) dengan skor 53,59 dari 100.
Dalam pilar kebebasan pribadi, Legatum memasukkan kategori kebebasan individu dan toleransi sosial dalam masyarakat. Legatum memasukkan kategori ini sebagai salah satu variabel untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara.
Dalam Indeks Negara Fragile 2022 yang dirilis oleh The Fund for Peace, Indonesia berada di peringkat 100 dari 179 negara. Indeks ini mengukur kerentanan suatu negara terhadap potensi konflik atau perpecahan.
Dalam indeks, hampir semua indikator menunjukkan stagnasi bahkan penurunan. Termasuk indikator hak asasi manusia yang terkait dengan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan toleransi.
Situasi ini sekaligus menggambarkan bahwa sebagai negara demokrasi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan toleransi antar umat.
Setara Institute mengukur empat variabel dan delapan indikator untuk menghitung tingkat toleransi kota-kota di Indonesia. Variabel dan indikator tersebut antara lain: Pertama, variabel peraturan pemerintah kota yang memuat rencana pembangunan berupa RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya. Lihat juga apakah ada kebijakan yang diskriminatif.
Keduakaidah-kaidah sosial yang memuat peristiwa-peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi. Ketigatindakan pemerintah yang meliputi pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi dan tindakan konkrit terkait isu toleransi.
Keempatdemografi sosial-keagamaan yang mencakup keragaman agama penduduk dan inklusi sosial-keagamaan.
Kajian Setara menunjukkan bahwa Cilegon merupakan kota dengan skor toleransi terendah atau berada pada posisi ke-94 pada tahun 2022. Posisi Cilegon turun dari posisi ke-92 pada tahun sebelumnya. Sedangkan Kota Singkawang memiliki skor indeks toleransi tertinggi.
Cilegon mendapat skor rendah dalam tindakan pemerintah. Indikator ini menilai respon atau tindakan nyata pemerintah kota terkait insiden intoleransi. Selain itu, Kota Cilegon dinilai kurang mampu mengelola keragaman kotanya. Pluralisme ini mencakup agama dan kepercayaan, serta sikap dan ekspresi warga kota terhadap kelompok minoritas, baik yang terkait dengan masalah agama maupun non-agama.
Belum lama ini, Kota Cilegon menjadi sorotan publik terkait isu penolakan pembangunan rumah ibadah. Rencana pembangunan gereja di atas tanah milik Huria Kristen Protestan Batak Maranatha (HKBP) di lingkungan Cikuasa, Grogol, Kota Cilegon mendapat tentangan dari sejumlah warga dan pejabat daerah Kota Cilegon.
Pendirian tempat ibadah agama selain Islam ini bukan kali pertama ditolak di Cilegon. Pada tahun-tahun sebelumnya telah terjadi kasus penolakan seperti ini.
Data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon menunjukkan bahwa terdapat 488 masjid dan 458 surau di Cilegon, namun tidak ada satu pun gereja, vihara, atau vihara. Sedangkan total penduduk non muslim di Kota Cilegon tercatat sebanyak 7.003 orang beragama Kristen, 1.823 orang Katolik, 244 orang Hindu, 1.676 orang Budha, dan 10 orang Khonghucu pada tahun 2022.
Kota yang juga menjadi fokus adalah Depok yang terletak di bawah Cilegon. Equal Institute menilai Pemerintah Kota Depok belum melakukan tindakan nyata untuk mengatasi persoalan toleransi dan inklusi sosial keagamaan.
Namun, pemerintah Depok mengkritisi hasil penelitian Setara Institute. Wali Kota Mohammad Idris mengatakan tingkat toleransi di Kota Depok cukup baik.
“Tidak ada konflik antar agama. Padahal, yang unik adalah ada potensi kerawanan pada agama tertentu terkait ideologi dan keyakinan sehingga menimbulkan konflik,” ujarnya seperti dikutip dari Tribun Depok, Kamis, 4 Mei 2023.
Salah satu pertimbangan menempatkan Depok sebagai kota intoleran adalah masih adanya produk hukum yang diskriminatif. Misalnya, penutupan Masjid Al-Hidayah yang digunakan oleh kelompok Ahmadiyah.
Kemudian kepemimpinan politik di Depok juga dinilai memicu segregasi ruang publik. Misalnya, semakin banyak perumahan yang hanya diperuntukkan bagi umat Islam.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, kota yang menempati peringkat terendah dalam Indeks Kota Toleransi 2022 ini merupakan salah satu faktor kepemimpinan yang mengedepankan identitas keagamaan tertentu.
“Cenderung menerbitkan kebijakan pilih kasih terhadap identitas agama yang mewakili dirinya,” kata Halili dalam keterangan yang dikutip Kamis, 4 Mei 2023.
Selain itu, kota yang memiliki indeks toleransi rendah juga disebabkan oleh kegagalan pemerintah kota untuk hidup rukun dan toleran di tengah masyarakat. Pemerintah kota dinilai kurang memfasilitasi kebebasan merayakan hari raya keagamaan.
Halili merekomendasikan pembentukan skema kualifikasi kepemimpinan bagi pemimpin daerah. Pemimpin daerah harus memiliki kesadaran nasionalisme, pluralisme, dan keberagaman.