liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Logo Katadata

Penegakan Hukum di Era Jokowi Jalan di Tempat

3 minutes, 13 seconds Read

Anies Baswedan menyinggung persoalan penegakan hukum dan keadilan dalam debat calon presiden (capres) pertama pada Selasa, 12 Desember 2023. Dia menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Sebagai negara hukum, kata dia, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk menghadirkan rasa keadilan bagi semua. “Tetapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Ini harus diubah, ini harus dikembalikan,” kata capes nomor urut 1 ini saat pembukaan debat.

Jika merujuk Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index) 2023 yang disusun World Justice Project, Indonesia mengantongi indeks 0,53 poin dan menempati rangking 66 secara global. Indeks tersebut menggambarkan kepatuhan dan pelaksanaan negara hukum di 142 negara. 

Ada delapan indikator yang digunakan sebagai alat ukurnya yaitu absennya korupsi, keterbukaan pemerintah, hak dasar, ketertiban dan keamanan, penegakan peraturan, peradilan perdata, dan peradilan pidana. 

Dari delapan indikator, Indonesia mendapatkan skor hijau dalam aspek ketertiban dan keamanan dengan nilai 0,71. Kemudian diikuti pembatasan kekuasaan pemerintah dengan nilai 0,66. Sedangkan enam indikator lainnya jeblok dengan nilai berkisar dari 0,40-0,57 poin. 

Menurut Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M. Syarif, skor Indonesia mengalami stagnasi sejak 2015. “Perkembangan pembangunan hukum di Indonesia, sesuatu yang jelas memprihatinkan. Rapor negara hukum Indonesia dapat dianggap merah,” kata dia. 

Erwin Natoesmal Oemar dari Centra Initiative menyebutkan empat faktor yang menjadi masalah utama yang mengarah pada gagalnya reformasi peradilan dan hukum di Indonesia, yaitu korupsi, sistem peradilan pidana, perdata, dan hak asasi manusia.

Dia mengatakan, tak ada perubahan di empat isu tersebut yang membuat indeks negara hukum Indonesia jadi lemah. “Menunjukkan keempat isu itu tidak pernah menjadi prioritas kebijakan pemerintah Joko Widodo,” kata dia seperti dikutip dari Kompas, pada 26 Oktober 2023. 

Batu Sandungan Pemberantasan Korupsi

Dalam debat capres, Anies Baswedan menyebutkan, setidaknya empat hal yang akan dia lakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pertama, akan memiskinkan para koruptor melalui Undang-Undang Perampasan Aset yang sampai saat ini masih berupa rancangan. 

Anies juga menyebutkan akan merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menguatkan peran lembaga anti-rasuah tersebut, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dengan pemberian imbalan kepada whistleblower, dan menegakkan standar etika pimpinan KPK. 

Hal serupa dinyatakan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang akan mengutamakan penegakan hukum sembari memiskinkan koruptor. “Kalau perlu pejabat yang korupsi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan supaya ada efek jera,” kata dia. 

Dalam Indeks Negara Hukum, indikator absennya korupsi di Indonesia mendapatkan nilai sangat rendah, yakni 0,40 poin. Ada empat variabel penilaian yang digunakan, mulai dari penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi pejabat hingga penggunaan fasilitas publik untuk keuntungan pribadi. 

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tak ada perubahan skor dalam aspek bebas korupsi. Salah satunya disebabkan oleh lingkungan peradilan yang belum bersih, yang ditunjukkan dengan indeks sebesar 0,33 poin. Skor ini bahkan turun dari tahun sebelumnya yang 0,34 poin. 

Ini dapat tercermin dari keterlibatan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dalam kasus korupsi yang didakwa menerima suap Rp 11,2 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 630 juta. Dalam pengadilan disebutkan Hasbi menerima suap dengan tujuan mempengaruhi kasasi atas nama terdakwa Budiman Gandi Suparman agar dinyatakan bersalah dalam sidang kasasi. 

Sebelum Hasbi, bekas Sekretaris MA Nurhadi terbelit kasus korupsi yang mencakup suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Nurhadi terbukti menerima suap sebesar Rp 35,7 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 13,7 miliar bersama menantunya Rezky Herbiyono. 

Selain itu, ada Sudrajad Dimyati yang menjadi hakim agung pertama yang dihukum karena terbukti terlibat suap perkara di lingkungan MA. Dia terbukti menerima suap sebesar Sin$ 80.000 dari Heryanto Tanaka dalam perkara kepailitan KSP Intidana. 

Berdasarkan data KPK, sudah ada 34 koruptor yang merupakan aparat penegak hukum. Mereka tersandung perkara suap dan gratifikasi untuk mempengaruhi pengambilan putusan atas sebuah perkara. Rinciannya sebagai berikut:

Menurut laporan KPK, gratifikasi merupakan kasus tindak pidana korupsi terbanyak yang ditangani selama 1 Januari hingga 6 Oktober 2023. Dari 85 kasus, jumlah perkara penyuapan dan gratifikasi teridentifikasi sebanyak 44 kasus atau setara dengan 51,76% dari total perkara korupsi yang ditangani KPK sampai Oktober 2023. 

Korupsi juga membelit sejumlah menteri Jokowi dalam dua periode kepemimpinannya yang mayoritas terbelit perkara suap dan gratifikasi. Terakhir, KPK menetapkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam dugaan gratifikasi sebesar Rp 13,9 miliar.

Similar Posts

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21