Sebelumnya, masyarakat mencari nafkah dengan menanam tanaman semusim dan memanen pohon yang bisa dijual. Akibatnya, status hutan gersang diubah menjadi hutan lindung. Kegiatan sosial dicap sebagai ilegal. Padahal, warga merasa berhak memanfaatkan lahan karena hutan itu milik nenek moyang mereka.
“Semua berawal dari kekecewaan,” kenang Ketua Kelompok Tani Hutan Rakyat (HKm) Mandiri Kulon Progo, Pardjan saat webinar Katadata bertajuk “Ekowisata untuk Pelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat”, Senin (25/10).
Kemudian pada tahun 2003 Bupati Kulon Progo memberikan izin sementara untuk mengelola HKm untuk jangka waktu lima tahun. Setelah dievaluasi, pada tahun 2007 diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Rakyat (IUPHKm) dan kawasan Hutan Menoreh masuk dalam program perhutanan sosial.
Pardjan dan kelompoknya memutar otak mencari cara untuk memanfaatkan hutan tanpa merusaknya. Akhirnya, jasa lingkungan menjadi pilihan. “Kalau ditujukan untuk jasa lingkungan, yaitu membuat ekowisata, banyak yang tidak setuju karena tidak bisa dieksplorasi lagi. Kemudian ada pendekatan dari pemerintah dan LSM yang mendukung arah tersebut,” ujarnya.
Dalam prosesnya, Kelompok Tani HKm Mandiri dibantu oleh berbagai pihak. Project Manager Kemitraan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Gladi Hardiyanto atau biasa disapa Yayan mengatakan, LSM membantu warga mendapatkan kejelasan hukum. Ia juga mengatakan semua pihak bergandengan tangan untuk mewujudkan ekowisata.