RUU alias Undang-Undang Tindak Pidana Perampasan Aset kembali digaungkan setelah muncul dugaan transaksi ganjil Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD meminta DPR segera mengesahkan aturan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat gabungan di Komisi III DPR RI pada 29 Maret 2023. Ketua Komisi III DPR Bambang Wiryanto alias Bambang Pacul mengatakan, pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Mata Uang. Transaksi dapat dilakukan jika ada perintah dari ketua partai.
“Mungkin penyitaan aset bisa tapi harus dibicarakan dengan pimpinan umum partai dulu. Kalau di sini tidak memungkinkan, itu teori saya. Jadi, saya akan segera menjawab permintaan Anda (Mahfud MD). Bambang Pacul adalah siap jika dipesan oleh bos,” katanya.
RUU Perampasan Aset sebenarnya telah melalui proses panjang. Usulan pembentukannya dimulai pada tahun 2008 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas prakarsa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Namun hingga saat ini aturan yang berfungsi dalam upaya pemberantasan korupsi belum dapat dipastikan. Pemerintah telah memasukkan kandidat politik dalam daftar Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2023.
RUU Perampasan Aset dinilai perlu segera disahkan salah satunya karena merupakan perangkat hukum yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, juga sebagai cara untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi.