Sandiaga Uno merupakan menteri terkaya di antara anggota Kabinet Indonesia Maju. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki kekayaan Rp 10,6 triliun pada 2021. Angka tersebut naik 179% dibanding tahun sebelumnya Rp 3,8 triliun.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), 26 dari 34 menteri telah melaporkan kekayaannya hingga Senin 9 Mei 2022. Dari laporan tersebut, tidak ada menteri yang memiliki kekayaan di bawah Rp 1 miliar.
Presiden Joko Widodo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 71,5 miliar. Sedangkan kekayaan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tercatat Rp 12,7 miliar. Kalau Sandiaga paling kaya, Teten Masduki terendah Rp 4,3 miliar.
Meski terendah, kekayaan Teten masih jauh di atas kekayaan kebanyakan orang Indonesia. Mengumpulkan Buku Data Kekayaan Global 2021 Menurut Credit Suisse, rata-rata kekayaan orang Indonesia hanya US$ 4.693 atau sekitar Rp 62,7 juta.
POTRET KETIMPANGAN KEKAYAAN DI INDONESIA
Buku Data Kekayaan Global 2021 juga menunjukkan bahwa 66,2% dari total kekayaan di Indonesia hanya dimiliki oleh 10% orang terkaya di Indonesia. Sebanyak 1% orang terkaya di Indonesia bahkan menguasai 36,6% total kekayaan di Indonesia.
Ketimpangan kekayaan juga dapat dilihat dari jumlah tabungan di bank. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan di atas Rp 5 miliar pada 120.951 rekening atau 0,6% dari total rekening per Maret 2022. Jumlah rekening tersebut tumbuh 13,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Meski kecil, total dana tabungan mencapai Rp 3.841 triliun atau 51,5% dari total tabungan di Indonesia sebesar Rp 7.464 triliun. Sebagai ilustrasi, Katadata mencoba membandingkan kekayaan kebanyakan orang Indonesia dengan para menteri, dan 50 orang terkaya versi Indonesia Forbes.
Buku Data Kekayaan Global 2021 memperkirakan median kekayaan penduduk Indonesia adalah US$ 4.693 atau sekitar Rp 62,7 juta. Median menjadi acuan karena lebih mewakili kekayaan kebanyakan orang Indonesia. Sedangkan angka rata-rata biasanya cenderung lebih besar karena angka tersebut dimiringkan oleh pemilik kekayaan terbesar.
Dengan median sebesar itu, berarti kebanyakan orang Indonesia perlu melipatgandakan kekayaannya hanya untuk masuk ke dalam 30% penduduk terkaya atau di atas US$ 10.000. Sementara itu, hanya 2% penduduk Indonesia yang memiliki kekayaan di atas US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,45 miliar.
Ketimpangan semakin mencolok jika kekayaan presiden, wakil presiden, dan menteri di Indonesia dimasukkan. Ada enam pejabat dalam daftar di atas yang tidak tergolong jutawan (kekayaan di atas US$ 1 juta atau Rp 14,5 miliar). Kekayaan kebanyakan orang Indonesia masih jauh lebih kecil dari enam pejabat non-jutawan ini.
Termasuk para menteri jutawan membuat kekayaan kebanyakan orang Indonesia hanya 1 piksel dalam grafik. Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi menteri jutawan dengan kekayaan terendah Rp 15,4 miliar. Presiden Joko Widodo sendiri memiliki kekayaan sebesar Rp 71,5 miliar.
Grafik di atas bahkan tidak memasukkan tujuh menteri terkaya. Tujuh menteri terkaya ini memiliki kekayaan di atas US$ 10 juta (Rp 145 miliar). Sandiaga Uno (Rp 10,6 triliun) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Rp 2 triliun) menjadi dua menteri terkaya.
Dua orang yang pernah menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden ini bahkan membuat kekayaan Joko Widodo hanya sebesar titik pada grafik di bawah ini.
BAGAIMANA DENGAN ORANG TERKAYA DI INDONESIA?
Setiap tahun, Forbes merilis 50 orang terkaya di negara-negara terpilih termasuk Indonesia. Hartono bersaudara, R. Budi Hartono dan Michael Hartono, menjadi langganan orang terkaya di Indonesia. Kekayaan pemilik Grup Djarum ini tercatat US$ 42,6 miliar (sekitar Rp 617,7 triliun).
Kekayaan kedua bersaudara ini sangat besar bahkan jika dibandingkan dengan orang terkaya lainnya di Indonesia. Keluarga Widjaja yang berada di urutan kedua “hanya” memiliki kekayaan US$ 9,7 miliar (sekitar Rp 140,7 triliun). Artinya, kekayaan duo Hartono lebih dari empat kali lipat kekayaan pemilik Grup Sinar Mas.
Jika menggunakan data kekayaan dari LHKPN, nama Sandiaga Uno sebenarnya bisa masuk dalam daftar 50 orang terkaya. Forbes. Kekayaan Sandiaga tercatat US$ 732,6 juta jika dikonversikan dari rupiah ke dolar AS. Kekayaan tersebut melebihi nilai kekayaan orang terkaya versi nomor 50 ForbesKartini Muljadi sebesar US$ 695 juta.
Meski begitu, kekayaan Sandiaga masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan duet Hartono. Perbedaan besar antara kekayaan duo Hartono dan Sandiaga dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Perlu diketahui, kekayaan Sandiaga sebelumnya bahkan cukup membuat kekayaan kebanyakan orang Indonesia lebih kecil dari satu piksel.
TANDA BIAYA BIAYA POLITIK
Direktur Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum Bhima Yudhistira mengatakan, data ini merupakan pertanda luasnya ketimpangan kekayaan antara elite politik dengan masyarakat atau konstituen. Menurutnya, temuan ini juga menunjukkan mahalnya biaya politik di Indonesia.
“Kalau punya banyak harta, jangan berharap jadi pemimpin politik atau maju di pilkada karena pasti kalah dengan yang punya modal besar,” katanya kepada Katadata.co.idSenin 9 Mei 2022.
Biaya demokrasi ini adalah membuat kebijakan yang tidak adil. Bhima menilai kebijakan yang dihasilkan pada akhirnya hanya menguntungkan kalangan atas.
Banyaknya menteri berlatar belakang pengusaha juga menunjukkan konflik kepentingan yang semakin meningkat. Menurutnya, benturan kepentingan ini bisa berupa pembalasan sebagai penggalang dana kampanye atau penggelapan dana untuk memenangkan kampanye berikutnya.
Di sisi lain, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar. Prioritas negara adalah untuk memastikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara.
“Ini (ketimpangan) wajar. Misalnya, saya memberikan 100 juta kepada beberapa orang. Setelah beberapa tahun, yang 100 juta itu bisa habis total, setengah habis, ada yang tetap 100 juta, dan ada yang bisa sampai 1 miliar,” ujar Piter sebagai perbandingan.
Piter berpendapat bahwa pemberian kesempatan yang sama merupakan salah satu bentuk pemerataan akses pendidikan. Ia mengatakan, pemerintah sudah melakukan hal tersebut, meski belum sepenuhnya sempurna.
Bhima menambahkan, harus ada perbaikan instrumen pajak, terutama bagi orang kaya. Hal ini untuk menghindari kasus penghindaran pajak lintas negara yang terungkap dalam Panama Papers dan Pandora Papers.
“Artinya, kita tidak hanya membutuhkan kenaikan tarif pajak bagi orang kaya, tetapi juga penegakan hukum mendesak Sehingga celah penghindaran pajak bisa ditutup,” ujarnya.