Petani swadaya masih menghadapi kendala dalam mendapatkan sertifikasi.
Indonesia berkontribusi sebesar 50,6 persen dari pasokan MSM global. Jutaan metrik ton minyak sawit mentah (CPO) Indonesia dikirim ke berbagai tempat di dunia. Pasar global mensyaratkan setiap negara pengekspor, termasuk Indonesia, untuk hanya menjual MSM bersertifikat sebagai bukti komitmen terhadap prinsip berkelanjutan dan untuk memastikan bahwa produk tersebut telah melewati proses standarisasi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, pekebun swadaya mengelola 41 persen perkebunan kelapa sawit di tanah air. Angka ini menempatkan pekebun swadaya pada posisi strategis, mulai dari mitra potensial di industri biodiesel, pangan, dan oleokimia.
Peran strategis pekebun lainnya yaitu memenuhi kebutuhan kelapa sawit tanpa perluasan lahan, lokasi kebun yang dekat dengan pabrik, serta dapat mengurangi emisi transportasi.
Melibatkan petani swadaya dalam rantai pasok MSM secara nasional dan global tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga bagi perusahaan dan pemerintah. Bagi petani akan ada kepastian harga, bantuan benih dan pupuk, serta kenaikan harga jual tandan buah segar (TBS).
Bagi perusahaan, pelibatan petani swadaya juga berarti memenuhi kebutuhan lahan dan bahan baku, menghemat biaya produksi, serta menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Bagi pemerintah, ada jaminan produksi berkelanjutan, bahan baku, serta transparansi dan ketertelusuran rantai pasok.
Meski memiliki posisi strategis dalam tata niaga CPO di Indonesia, pekebun swadaya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Beberapa produk ini tidak sebaik yang diproduksi oleh perkebunan perusahaan, tidak dapat menentukan harga, dan juga sulit untuk mengakses pabrik.
Menurut Peneliti Riset Publik Berkelanjutan, Trias Fetra, dalam wawancara dengan Katadata (15/9), legalitas lahan menjadi persoalan utama dari persoalan pekebun swadaya. “Mengurus legalitas tanah itu sulit, padahal ini dasar instrumen hukumnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika tidak ada legalitas (STDB), berpotensi konflik, subsidi pupuk sulit didapat, dan produktivitas kebun rendah. “(Akhirnya) Kesejahteraan rendah dan juga sulit mendapatkan sertifikasi berkelanjutan.”
Ketua Sekolah Pertanian Forum Petani Kelapa Sawit Indonesia (Fortasbi), Rukaiyah Rafik, dalam wawancara dengan Katadata (3/8) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan masalah serius bagi pekebun swadaya. “Jika petani tidak bergabung dengan lembaga tersebut, petani tidak bisa mengikuti sertifikasi perkebunan sawit lestari,” kata Uki, sapaan akrab Rukaiyah.
Di Indonesia, terdapat dua lembaga sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Di tingkat nasional sudah ada ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) sejak 2011 dan di tingkat global sudah ada RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) sejak 2004. Hingga 2020, RSPO telah mensertifikasi 8.063 petani, sedangkan ISPO telah mensertifikasi 20 petani.
Untuk RSPO, demikian menurut Direktur RSPO Indonesia, Tiur Rumondang dalam wawancara bersama Katadata per (4/8), hingga Juni 2021, terdapat 219 perkebunan kelapa sawit atau setara dengan 1.448.801 ha lahan gabungan perusahaan dan petani swadaya yang telah mendapatkan sertifikasi RSPO. “Jika pemerintah Indonesia mau mendorong, maka kontribusi pertanian berkelanjutan di Indonesia akan semakin meningkat,” ujarnya.
RSPO juga telah berinovasi dengan menyederhanakan standar sertifikasi untuk petani swadaya per November 2019. “Kami memahami bahwa petani swadaya bukanlah tipe yang digunakan untuk standarisasi, verifikasi lahan, kapasitas bangunan,” kata Tiur.
Dengan penyederhanaan persyaratan, semakin banyak petani yang bebas bergabung dengan RSPO. Pada tahun 2015 hanya tiga kelompok petani swadaya yang berpartisipasi. Namun pada tahun 2021 ini akan bertambah menjadi 33 kelompok, dengan total luas lahan bersertifikat 20.014,5 ha.
Petani sawit memeriksa kondisi pohon sawit sebelum panen. Kredit: Katadata
Selain manfaat yang telah disebutkan sebelumnya, RSPO juga memberikan insentif kepada petani bersertifikat. Hingga tahun 2021, insentif senilai Rp33 miliar akan disalurkan kepada 33 kelompok petani swadaya di RSPO. Dana insentif ini juga digunakan kelompok tani untuk membentuk program inovasi sesuai kebutuhan warga setempat.
Program umum yang ada hampir di semua bidang sertifikasi, seperti simpan pinjam untuk menghindari kesulitan mendapatkan pinjaman ke bank, memfasilitasi pupuk dengan harga terjangkau atau gratis, serta bantuan sembako.
Selain itu juga terdapat inovasi program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Misalnya, penyediaan ambulans di Sumatera Utara, konservasi sungai dan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di Jambi, dan khitanan massal di Kalimantan Barat. “Sertifikasi, seperti yang dialami banyak kelompok tani, mengubah pola berpikir dan memberi dampak lebih luas,” kata Uki.