INFO BERITA TERUPDATE HARI INI
Kelembagaan pekebun merupakan wadah untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit rakyat. Ketika petani kecil dilembagakan, mereka dapat mengejar sertifikasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Secara finansial, ketika petani dilembagakan mereka akan memiliki akses pasar dan keuangan yang mudah dari hasil sertifikasi. Untuk petani bersertifikat RSPO, […]
Pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan menekankan pelembagaan petani kecil. Sebab, kelembagaan bagi petani dapat memberikan berbagai manfaat. Salah satu caranya adalah dengan mendukung peningkatan kapasitas dan praktik pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Manfaat lain yang diperoleh petani dengan dilembagakan adalah dapat mendukung proses sertifikasi kelompok lain melalui capacity building. Tidak hanya itu, petani juga dapat menambah pengetahuan dan […]
Petani sawit meraup berbagai manfaat dari penguatan kelembagaan. Keunggulan ini diperoleh karena adanya tiga peran organisasi petani. Pertama, kelembagaan merupakan syarat utama untuk mengadakan kemitraan jual beli Tandan Buah Segar (TBS). Kedua, syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Beberapa bantuan yang bisa didapatkan antara lain mendapatkan pupuk bersubsidi, bibit bersertifikat, dan program Peremajaan Kelapa Sawit […]
Dalam pengelolaan sawit berkelanjutan, setiap pihak yang terlibat tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, kemitraan antara petani kecil dan perusahaan kelapa sawit merupakan aspek penting dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Menurut Forum Petani Kelapa Sawit Lestari Indonesia (Fortasbi), kemitraan kedua pihak memiliki beberapa fungsi kerja sama. Seperti kegiatan jual beli Tandan Segar (TBS), peningkatan […]
Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, memegang peranan penting. Sebab, pemerintah menetapkan bahwa keikutsertaan petani dalam kelembagaan merupakan syarat untuk menerima bantuan pemerintah. Di antara bantuan yang dapat diterima anggota organisasi petani antara lain bibit bersertifikat, sarana dan prasarana, dana bantuan peremajaan kelapa sawit, pinjaman usaha, dan sertifikasi ISPO. Oleh karena itu penting bagi petani untuk […]
Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan oleh RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) memainkan peran penting bagi petani kecil. Pasalnya, sertifikasi kelapa sawit menawarkan berbagai manfaat bagi petani, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dari segi ekonomi, sertifikasi dapat memberikan kepastian harga jual tandan buah sawit, mengefisienkan rantai pasok, dan […]
Kelembagaan pekebun berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit swadaya. Dengan kelembagaan tersebut, petani memiliki kemudahan untuk mengelola usaha dan legitimasi lahan serta dengan mudah mengakses program bantuan dari pemerintah. Petani juga dapat meningkatkan kapasitas dan menerapkan praktik berkebun berkelanjutan. Selain itu, petani juga memiliki akses pasar dan kemitraan yang mudah. Namun, fakta di lapangan […]
Petani swadaya memainkan peran penting dalam tata kelola kelapa sawit berkelanjutan. Menurut data Kementerian Pertanian, pekebun swadaya mengelola 41 persen total areal kelapa sawit di Indonesia. Dengan total luas kelola lebih dari 6 juta hektar, pekebun swadaya bisa menjadi mitra penting bagi perusahaan. Selain itu, pekebun swadaya juga mampu memenuhi kebutuhan sawit tanpa memperluas lahan […]
Peran pekebun swadaya untuk keberlangsungan industri sawit dalam negeri tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun hingga saat ini, petani kelapa sawit di Indonesia masih harus menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain petani tidak mengoptimalkan praktik pertanian yang baik atau praktik berkebun yang berkelanjutan. Hal ini menyebabkan produktivitas perkebunan mandiri menjadi rendah, yakni berkisar […]
Setelah mengumpulkan data, tim melakukan verifikasi data masing-masing konsesi, kemudian menyusun data dan fakta di lapangan, kemudian mengkonfirmasikan temuan tersebut ke masing-masing perusahaan. “Penilaian ini berdasarkan peraturan pemerintah. Ada aturannya, tinggal pelaksanaannya saja,” ujar Bustar. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Papua Barat, 14 konsesi telah dibatalkan dan 2 konsesi telah dikurangi luasnya, baik […]
