Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi masalah. Puluhan ribu pekerja dilaporkan di-PHK. Beberapa perusahaan dinyatakan tutup. Ada apa?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah tenaga kerja di sektor ini semakin berkurang. Hal itu terlihat dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022.
“Pada subsektor industri TPT terjadi penurunan angkatan kerja dari Agustus 2021 sebanyak 1,13 juta orang menjadi 1,08 juta orang pada Agustus 2022,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam jumpa pers secara virtual, Senin 7 November 2022.
Artinya, sekitar 50 ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Angka itu kemungkinan akan bertambah, mengingat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil mulai merebak pada September 2022.
Kinerja Ekspor Meningkat
Pengurangan jumlah tenaga kerja industri TPT sejalan dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) triwulanan (kuartal demi kuartal/qoq) yang terkontraksi pada triwulan III tahun 2022.
Meskipun jika Anda melihat setiap tahun (tahun ke tahun/ yoy) PDB sektor TPT masih berada pada level positif. Meski jumlahnya menurun dibanding triwulan sebelumnya.
Angka PDB ini juga terlihat dari kinerja ekspor yang masih menunjukkan pertumbuhan pada periode Januari-September 2022. Nilai ekspor sandang dan asesoris (rajutan), sandang dan asesoris (non rajut), dan alas kaki mengalami kenaikan tiga digit. meningkatkan.
Hal itu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani menduga gelombang PHK akibat relokasi pabrik. Dari daerah yang gajinya relatif tinggi hingga rendah seperti dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah.
“Jadi bisa terjadi PHK di satu daerah, tapi lapangan kerja bisa muncul di daerah lain,” ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pada 3 November 2022.
Masalahnya, data tersebut baru tersedia hingga akhir September 2022. Akibatnya, fenomena PHK tidak bisa dijelaskan secara utuh.
Menurut General Manager Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, ancaman resesi ekspor akan meningkat pada Oktober 2022.
Selama periode itu, pengiriman barang tertunda. Situasi ini menyebabkan pesanan pakaian Indonesia menurun sejak awal kuartal III 2022.
“Industri ini juga belum optimal karena rata-rata jam kerja yang sebelumnya 7 hari dikurangi menjadi 5 hari dalam seminggu,” ujarnya seperti dikutip dari Bisnis.com, 8 November 2022.
Bersaing dengan Pakaian Bekas Impor
Selain ancaman resesi, industri TPT juga harus bersaing dengan produk impor di pasar domestik. Wakil Ketua Umum API Anne Patricia Sutanto meminta pemerintah segera menghentikan impor pakaian bekas ilegal.
“Aturannya sudah ada. Kami hanya ingin kepastian penegakan hukum dari pemerintah,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, 8 November 2022.
Kekhawatiran industri terhadap impor garmen ilegal memang beralasan. Mengutip data ekspor-impor BPS, nilai impor pakaian bekas melonjak 607,6% (yoy) pada Januari-September 2022.
Nilai impor pakaian bekas (Hemat) Bahkan melebihi nilai impor pakaian jadi dan aksesoris (rajutan) dan pakaian jadi dan aksesoris (non rajutan). Nilai impor kedua produk ini justru mengalami penurunan.
Satu tebakan ada pelatihan dumping di tengah banjir pakaian Hemat. Pakaian yang tidak laku di negara asal kemudian diekspor ke Indonesia dengan harga lebih murah.
Asosiasi menganggap pakaian bekas impor ini merusak pasar pakaian dalam negeri. Alasannya karena harga baju bekas impor lebih murah dibandingkan produk lokal. Ini juga bukan kali pertama asosiasi meminta pemerintah membatasi impor pakaian bekas.
Anne menjelaskan, penindakan terhadap importir ilegal juga sederhana. Alasannya adalah perbedaan yang jelas antara pakaian bekas domestik atau impor.
“Ada sistemnya labeljadi kalau impor baju bekas itu ilegal labeltidak menggunakan label Indonesia. Itu sudah ketentuan dalam peraturan Kementerian Perdagangan,” kata Anne.